Pemko Padang Belum Kunjung Tanda Tangani Dana Hibah Pilkada
PDF Print E-mail
Kamis, 21 Maret 2013 | Padang. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, hingga kini masih belum menerima anggaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang. Padahal, tahapan Pilkada tersebut akan dimulai pada awal bulan April atau tanggal 3 April 2013.


Ketua KPU Kota Padang, Alison mengatakan, untuk mencairkan anggaran Pilkada tersebut, harus ada beberapa syarat yang harus dilakukan, diantaranya adalah Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), MOU dengan Pemko dan Standar Anggaran Biaya khusus dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako). Menurutnya, jika syarat-syarat ini tidak di tuntaskan atau di tanda tangani dan di keluarkan oleh Wali Kota Padang, maka anggaran 20 Miliar Rupiah yang sudah di hibahkan ke KPU Kota Padang, tidak bisa di gunakan. Ia mengatakan, semua persyaratan tersebut sudah diatur dalam Permendagri No.57 Tahun 2009 dan No. 32 Tahun 2012.


Sementara itu, terkait permintaan Wali Kota Padang agar pencairan dana Pilkada di lakukan secara bertahap, KPU pun siap untuk menerimanya. Namun menurut Alison, berapa tahap yang diinginkan Wako tersebut harus jelas. Jika hanya 1 hingga 2 tahap pencairan saja, maka hal ini tidak menjadi masalah bagi KPU. Tetapi jika Pemko mencairkannya dalam setiap tahapan yang di buat KPU, maka hal ini tidak bisa diterima oleh KPU.


Ketua KPU Kota Padang ini mengatakan, tahapan Pilkada akan berhenti, kalau SPJ penggunaan anggarannya harus di selesaikan terlebih dahulu, sebelum dilakukan pencairan untuk tahapan selanjutnya. Menurutnya, penggunaan dana Pilkada memiliki forum pertanggung jawaban di DPRD. Sedangkan dan hibah yang lainnya tidak sama.(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download