Kursi Sekwan DPRD Sumbar, Masih Kosong Sejak 7 Bulan Lalu
PDF Print E-mail
Rabu, 05 September 2012 | Padang. Kursi Sekretaris Dewan di DPRD Sumbar, hingga kini masih kosong atau belum diisi oleh seorang pejabat eselon II. Padahal, hingga kini telah masuk bulan ke-7, sejak di tinggal pensiun oleh Nasral Anas, pada 1 Februari 2012 lalu.


Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengakatan, semua proses untuk pemilihan sekwan telah melalui proses yang berlaku dan telah dijalankan, dan masih menunggu proses. Namun apababila dari tiga nama yang dicalonkan untuk menduduki sekwan tersebut, ada juga yang bakal menjadi calon Sekda Kota Padang, menurut Gubernur hal ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika waktu pengangkatannya di ulur atau di undur hingga beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan, semuanya juga tidak menjadi masalah. Ia pun menjamin, tidak akan ada pekerjaan yang terganggu, karena saat ini sudah di jalani seorang Plt.


Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil mengatakan, lambannya pengisian jabatan Sekwan ini, diduga ada intervensi dan tarik ulur kepentingan politik. Menurutnya, dampak lain lambatnya penetepan Sekwan defenitif itu memunculkan berbagai pendapat, terlebih bagi internal DPRD. Ia mengatakan, Sebenarnya untuk penetapan Sekwan defenitif itu, sudah di serahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sumbar selaku kepala daerah, sejak bulan maret lalu, dan saat ini tinggal bagaimana gubernur menyikapinya.


Yultehknil juga menambahkan, terkait lamanya proses penetapan sekwan itu, sebenarnya tidak perlu terlalu di­per­masalahkan. Hal ini menurutnya, karena hal tersebut merupakan urusan internal di DPRD Sumbar, bahkan tugas kedewanan pun hingga kini tidak terganggu.


Sementara itu, Kader Demokrat itu juga mengatakan, untuk Sekwan defenitif tersebut haruslah orang yang mengerti seluk-beluk birokrasi sekretariat DPRD Sumbar. Bahkan menurutnya, seorang Sekwan juga mesti mengantongi kriteria ditetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperkat), salah satunya telah berpangkat 4B.


Meski aturan menegaskan begitu, namun dari arah pembicaraan Yultekhnil selaku pimpinan DPRD tampaknya lebih cenderung memilih orang dalam. Karena mengetahui tugas yang dilakukan anggota dewan maupun PNS di lingkup DPRD Sumbar.


Sementara itu, staf ahli DPRD Sumbar yang juga mantan Sekda Prov, Rusdi Lubis mengatakan, batas maksimal untuk status Plt hanyalah enam bulan. Untuk soal kerja, menurutnya status Plt tidak punya tanggung jawab penuh. Hal Itu dikhawatikan, akan berdampak pada kelancaran urusan kedewanan, baik soal pengelolaan keuangan dan menyangkut penilaian kepangkatan PNS di di lingkup sekretariat dewan.
Mantan Sekprov itu menilai dengan belum adanya sekwan yang defenitif, seolah-olah tidak ada lagi orang yang kapabel di Sumbar untuk menduduki jabatan Sekwan.


Sementara itu, dari informasi yang dirangkum menyebutkan ada tiga nama calon Sekwan yang sudah disampaikan, di antaranya Raflis (Kabag Umum DPRD Sumbar), Ros­man Effendi (staf ahli pe­me­rin­tah), dan Ali Ba­syar (Kadis Kominfo Kota Padang).(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download
pupupu