Kelas menengah dan calon kelas menengah sering terjebak di posisi serba salah. Banyak di antaranya bergaji pas-pasan, tapi tak dianggap cukup susah untuk mendapat bantuan pemerintah. Padahal, tekanan ekonomi yang dihadapi besar.

Penyerahan surat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang tidak berlakunya Ketetapan XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Presiden Sukarno disambut baik sejarawan dan pengamat politik. Namun, mengapa baru sekarang gestur itu dilakukan?

Dari 41 calon tunggal pada Pilkada 2024, 33 di antaranya berstatus petahana. Merujuk gerakan untuk memenangkan kotak kosong di Pati, seberapa mungkin peluang mengalahkan para calon tunggal itu?

Korban tewas akibat Topan Yagi yang melanda Vietnam bertambah menjadi 152 orang, sementara puluhan lainnya dinyatakan hilang. Topan yang masuk kategori topan supar itu terus memicu hujan beras, tanah longsor, dan banjir.

Gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri diperkirakan bakal terus membesar hingga akhir tahun 2024. Kondisi ini, menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menandakan bahwa "tidak ada bisnis yang aman dari risiko PHK".

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, yang disebut pengamat sebagai langkah cacat prosedur, akan membuka jalan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet jumbo. Pakar khawatir ini hanya jadi alat “bagi-bagi jabatan” yang membawa setumpuk risiko ke depan.

Keluarga korban AA yang diduga diperkosa dan dibunuh oleh empat anak di Palembang, Sumatra Selatan, menginginkan para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Para pelaku disebut kecanduan konten pornografi.

Untuk pertama kali, PON dilaksanakan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumut. Ajang empat tahunan ini berlangsung selama 12 hari, yaitu pada 9-20 September 2024. Penyelenggarannya diliputi beragam kontroversi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 menyatakan bahwa pejuang lingkungan tak dapat dipidana. Namun, peraturan ini tak mengikat lembaga penegak hukum sehingga dikhawatirkan tak dapat berjalan efektif.

Pemerintah didesak mencabut aturan yang membuka lebar keran ekspor pasir laut karena kerusakan yang ditimbulkan dari pengerukan dalam jumlah besar bisa permanen di masa mendatang, kata pakar kelautan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Rignola Djamaludin.