Masyarakat adat Mentawai tidak terima dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang dianggap mendiskriminasi suku Mentawai. Namun, Gubernur Sumatera Barat menepis tuduhan itu.

Guyuran dana otonomi khusus sebagai kompensasi pendekatan keamanan hingga perebutan sumber daya ekonomi, menjadikan Papua tempat yang subur praktik korupsi di Indonesia, kata pegiat antikorupsi.

Rencana pengalihan energi dari gas LPG subsidi tiga kilogram ke kompor listrik dikhawatirkan akan membebani masyarakat kelas bawah.

Kementerian Perdagangan gencar menyita pakaian bekas impor bernilai miliaran rupiah. Namun aksi ini masih kalah cepat dengan peredaran produk ilegal itu di pasaran. Jual beli pakaian bekas impor masih marak di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung.

Subsidi transportasi untuk bahan pokok yang dilontarkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko disebut tak bisa serta merta diterapkan pemerintah daerah karena kemampuan fiskal yang berbeda-beda.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pada Selasa (20/09).

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di negaranya telah berakhir. Sementara, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu tergesa-gesa menyatakan pandemi Covid-19 telah berakhir.

Risiko kebocoran data disebut masih akan tetap terjadi meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini karena implementasi tumpul.

Perwakilan korban dan keluarga korban Yones Douw mengatakan mereka sudah membuat komitmen untuk “menolak menyaksikan dan ikut pengadilan mulai awal sampai akhir“ karena hanya ada satu orang yang diadili. “Kalau satu orang [tersangka], itu tidak memenuhi syarat itu bukan keadilan, itu penghinaan keluarga korban dan juga kami orang Papua,“ kata Yones.

Gelombang demonstrasi mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe yang tersangkut kasus korupsi, menurut pegiat antirasuah, mengindikasikan kepercayaan publik terhadap KPK menurun dan berpotensi membangkitkan sentimen identitas di Papua, yang dikhawatirkan membuat situasi di Papua kian bergejolak.