Padang, 19 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada tanggal 05 November 2025, OJK telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.
Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2026, OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.
Hot Release
PERKUAT INDUSTRI ASURANSI, OJK BANGUN KOLABORASI ANTARREGULATOR ASEAN OJK Gelar 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan di ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global, serta tantangan risiko transformasi digital.