Mandat etanol 10% pada BBM (E10) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri etanol di Indonesia. Tapi para pegiat lingkungan khawatir kebijakan ini akan berdampak pada deforestasi dan konflik agraria.

Asa Indonesia pupus setelah mengalami kekalahan kedua di Kualifikasi Zona Asia Grup B. Dalam pertandingan di Jeddah pada Minggu (12/10) dini hari, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Irak.

Pengamat ekonomi menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun sebagai "bom waktu" bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal. Adakah solusi yang lebih tepat dan masuk akal?

Setahun menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, target swasembada beras yang dia janjikan saat dilantik Oktober 2024 terancam gagal karena maraknya alih fungsi lahan produktif, salah satunya menjadi kawasan industri.

Dua akademisi mencoba menawarkan temuan "baru" tentang Peristiwa 1965 berupa arsip-arsip visual yang selama ini tersembunyi. Foto-foto tersebut menggambarkan bagaimana dinamika sebelum dan sesudah 1965 terjadi.

Israel meminta Pengadilan Arbitrase Olahraga mendesak Indonesia mengeluarkan visa untuk atlet mereka atau memindahkan kejuaraan dunia dari Jakarta. Dua tuntutan itu ditolak oleh pengadilan olahraga internasional.

BBC News Indonesia mewawancarai beberapa sarjana baru di Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka mencari kerja, seperti ''diminta uang" dan alasan mendaftar Program Magang Nasional.

Presiden Prabowo Subianto tertangkap kamera dan terekam suaranya saat berbincang dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10). Dalam rekaman audio yang tersebar itu, Prabowo meminta bantuan Trump untuk bertemu anaknya, Eric Trump, pimpinan Trump Organization yang memiliki sejumlah proyek bisnis di Indonesia. Apa respons Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono?

Sejumlah kalangan menyoroti sistem keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif di tengah penyelidikan Cesium 137 di Lampung dan Banten.

Pengamat kebijakan publik, Herry Gunawan mengatakan, APBN memang memiliki pos anggaran untuk bantuan sosial yang bisa disalurkan untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny. Tapi dana itu hanya bisa didistribusikan jika suatu peristiwa telah ditetapkan sebagai bencana nasional, katanya.