Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsor di kawasan tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, yang menewaskan belasan orang. Longsor yang terjadi pada Jumat (30/05) diduga akibat kesalahan teknis dalam metode penambangan, menurut Dinas ESDM setempat.

Banyak pekerja migran, terutama perempuan, membawa pulang “anak oleh-oleh” hasil hubungan mereka saat bekerja di mancanegara. Di Nusa Tenggara Barat, diperkirakan ribuan “anak oleh-oleh" hidup dengan menanggung stigma.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut bisnis perhotelan saat ini "sudah gawat" karena kehilangan pasar utamanya yang selama ini menyumbang antara 40%-80%. Mengapa bisnis hotel sangat bergantung pada kegiatan pemerintah?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan pembatasan aktivitas pelajar di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00, per 1 Juni lalu. Sebagian kalangan sepakat dengan kebijakan itu dengan klaim para pelajar kerap terlibat aktivitas "membahayakan seperti tawuran". Di sisi lain, kebijakan ini dikritik karena "mengobjektifikasi pelajar".

Pemerintah dinilai tidak bertindak tegas terhadap operasi pertambangan di Gunung Kuda, Cirebon, yang kemudian longsor dan menewaskan 21 orang. Padahal, menurut warga setempat, lokasi tersebut kerap dilanda longsor dan aktivitas pertambangan di sana sudah berjalan lebih dari 20 tahun.

TNI Angkatan Darat bakal merekrut sebanyak 24.000 prajurit tahun ini. Puluhan ribu serdadu itu akan berdampak pada politik praktis dan keuangan negara, kata pengamat militer.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan "kekuatan asing" sedang bekerja untuk mencegah Indonesia menjadi kuat. Salah satunya melalui pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para pegiat dan akademisi menyebut pernyataan itu cerminan sosok yang "alergi dengan kritik" dan didasari motif "mengadu domba antar warga".

Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa aroma kambing dan domba sangat khas? Dari mana asalnya?

Badan Pertanahan Nasional menjamin telah memiliki sistem penyimpanan data digital yang mumpuni. Namun rekam jejak lembaga pemerintah membuat warga ragu, apalagi ada biaya yang harus ditanggung untuk perubahan ke data digital itu.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebut penerbitan izin lima perusahaan tambang di Raja AMpat telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.