Padang, Radio Classy FM — PT Semen Padang bagian dari SIG, menyatakan komitmennya mendukung pemulihan pascabencana banjir bandang akibat badai hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat pada akhir November 2025. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penggunaan produk Semen Padang dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak di tiga kabupaten.
Sebanyak 181 unit huntara dibangun dengan kebutuhan 3.310 zak semen, seluruhnya menggunakan produk Semen Padang. Pembangunan huntara tersebar di tiga lokasi, yakni Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 117 unit; Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit; serta Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dalam pertemuan bersama Direktur Sales & Marketing PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Dicky Saelan dan Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar di Istana Gubernur, Kamis (8/1/2026), menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan PT Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak kurang dari 80 persen dari total Rp22 triliun yang kami usulkan. Kami berharap PT Semen Padang dapat memberikan peran maksimal, apalagi produknya berupa green cement yang sejalan dengan konsep Green Province yang sedang kami dorong,” ujarnya.
Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyebut penggunaan produk Semen Padang dalam pembangunan huntara tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kualitas produk lokal.
“Dengan digunakannya Semen Padang pada pembangunan 181 unit huntara di tiga titik di Sumbar, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada produk kami,” kata Win.
Ia berharap sinergi pemerintah dan industri lokal dapat terus diperkuat, tidak hanya pada situasi darurat bencana, tetapi juga dalam program pembangunan daerah.
“Kami berharap kerja sama seperti ini terus dilakukan agar PT Semen Padang tetap tumbuh dan berkembang di Sumatra Barat, sekaligus semakin banyak berbuat untuk masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Pembangunan huntara itu diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen. Win menambahkan, PT Semen Padang juga terus hadir melalui program tanggung jawab sosial sejak hari pertama bencana.
“Sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar, PT Semen Padang hadir sejak hari pertama bencana terjadi dan hari ini mendukung pemulihan pascabencana. Bagi kami, ini bukan sekadar kontribusi material, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” tutup Win.
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.