Padang, Radio Classy FM - Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN Provinsi Sumbar menyerahkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung Program BAAS (Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting) yg dimanfaatkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) anak stunting & ibu hamil berisiko di Nagari Labuh Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumbar, Jumat (11/8/2023).
Bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang, bantuan dari Dharma Wanita Persatuan Kementrian BUMN (DWP Kementrian BUMN) diserahkan oleh Ketua IIP BUMN Sumbar Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes didampingi oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Organisasi IIP BUMN Sumbar Ibu drg. Nestrauza Nasroel kepada Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok dr. Maryeti Marwazi, MARS. Acara penyerahan bantuan ini juga dihadiri oleh Dewan Pengurus Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP), CSR, Humas, Sarana Umum PT Semen Padang.
Rizanda Machmud mengatakan, bantuan PMT untuk percepatan penurunan stunting (PPS) di Nagari Labuh Panjang ini merupakan bantuan dari DWP Kementerian BUMN. "Bantuan ini diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu percepatan penurunan stunting," katanya.
Istri Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt. Tumangguang Basa itu juga mengatakan bahwa bantuan PMT ini diberikan kepada balita stunting dan ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting. "Bantuan PMT ini diberikan untuk waktu 6 bulan. Dan, selama pemberian PMT kita akan pantau dan evaluasi hasilnya," ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand itu.
Terkait dengan dipilihnya Nagari Labuh Panjang sebagai tempat untuk menyukseskan program Presiden Jokowi, Rizanda Machmud menyebut bahwa hal itu karna di nagari tersebut, persentase angka stuntingnya cukup tinggi. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh minimnya air bersih dan sanitasi.
"Makanya, ini perlu kolaborasi bersama. Kita juga butuh dukungan dari Semen Padang. Karena, untuk penanganan stunting harus secara serentak & komprehensif, begitu juga sama halnya di Nagari Labuh Panjang. Tidak bisa PMT saja, akses sanitasi dan air bersihnya harus diperbaiki. Sebab, tidak akan pernah turun angka stunting kalau sanitasi dan air bersih tidak dibereskan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok dr. Maryeti Marwazi, MARS atas nama Pemda Kabupaten Solok mengucapkan terima kasih kepada IIP BUMN Sumbar yang telah memilih Kabupaten Solok untuk menerima bantuan ini.
Dia berharap, dengan adanya bantuan ini, angka stunting di Kabupaten Solok, terutama di Nagari Labuh Panjang dapat diturunkan.
"Di Labuh Panjang angka stunting cukup tinggi. Dari data yang kami dapatkan, ada 13 balita stunting dan keluarga berisiko stunting sebanyak 35 orang. Dan memang, selain faktor ekonomi, sanitasi dan air bersih yang tidak memadai juga menjadi penyebabnya. Untuk itu, dengan adanya bantuan PMT dari IIP BUMN Sumbar ini, kami tentunya sangat berterima kasih sekali," katanya.(*)
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.