PADANG (18/10/2021) – Guna menyukseskan program Satu Perusahaan Satu Nagari yang telah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, PT Semen Padang menyerahkan bantuan 1000 bibit pohon kelapa dalam untuk sejumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasaraya, Senin (18/10/2021).
Bantuan bibit pohon kelapa dalam itu diserahkan oleh Staf Health Safety Environment (HSE) PT Semen Padang Alif Yuza secara simbolis kepada Plt Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Ijhon.
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, mengatakan, bantuan 1000 bibit pohon kelapa dalam ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati di Sumbar.
“PT Semen Padang diminta untuk ikut berpartisipasi menyukseskan program tersebut, dengan membantu memperluas penyebaran penanaman pohon kelapa di Kabupaten Dharmasraya,” kata Nur Anita.
Secara terpisah, Kepala Unit HSE PT Semen Padang Musytaqim Nasra mengatakan, penyerahan 1000 bibit pohon kelapa dalam ini dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama, diserahkan sebanyak 560 bibit. Sisanya, akan direalisasikan untuk tahap kedua.
“Program Satu Perusahaan Satu Nagari berupa perluasan penyebaran penanaman pohon kelapa dalam di Dharmasraya ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar. Dan diharapkan, bantuan ini dapat membantu ketahanan pangan masyarakat Dharmasraya,” jelas Mustaqim.
Pohon kelapa dalam ini termasuk tumbuhan produktif yang tentunya dapat membantu ekonomi masyarakat. “Minimal ke depannya, masyarakat di Dharmasraya yang mendapatkan manfaat dari bantuan program Satu Perusahaan Satu Nagari ini tidak lagi membeli kelapa," tambahnya.
Plt Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Ijhon menyampaikan terimakasih kepada PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan bibit kelapa dalam untuk masyarakat atau kelompok tani di Dharmasraya.
"Terimakasih PT Semen Padang atas bantuan bibit kelapa dalam. Selain dapat meningkatkan ketahanan pangan, minimal bantuan bibit kelapa dalam ini dapat meremajakan pohon kelapa dalam yang ada, karena Dharmasraya bukanlah kawasan tanaman kelapa dalam," kata Ijhon.
Minat kelompok tani atau masyarakat Dharmasraya terhadap bibit pohon kelapa dalam ini cukup tinggi. Bahkan, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya juga telah mengupayakan untuk bisa merealisasikan bibit pohon kelapa dalam ini sejak tahun 2019 melalui APBD dan APBN.
Namun, karena keterbatasan anggaran, ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 di awal 2020, akhirnya upaya untuk meralisasikan bantuan bibit pohon kelapa dalam untuk masyarakat atau kelompok tani di Dharmasraya tidak kunjung terwujud.
"Alhamdulillah, tanpa APBD maupun APBN, sekarang bantuan bibit kepala dalam untuk masyarakat Dharmasraya sudah ada dari PT Semen Padang melalui program Satu Perusahaan Satu Nagari yang digulirkan Pemerintah Provinsi. Dan tentunya, kami di Dinas Pertanian sangat terbantu sekali," ujarnya. (*)
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.