PADANG (19/3/2022) - PT Semen Padang bersama Dompet Dhuafa Singgalang dengan PMI Provinsi Sumbar melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang pembuatan kajian konsep dan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) dan hunian rumah tetap (huntap) bagi korban bencana alam di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Pasaman, Sabtu (19/3/2022).
Bertempat di Kantor PMI Provinsi Sumbar, penandatangan Nota Kesepahaman itu disaksikan Ketua Umum PMI Muhammad Jusuf Kalla. Dari PT Semen Padang, Nota Kesepahaman itu diteken Kepala Departemen Bisnis Inkubasi Non Semen (BINS), Pri Gustari Akbar. Sedangkan dari PMI Provinsi Sumbar, diteken Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya & Dana, Suryadi Asmi.
Acara penandatangan Nota Kesepahaman itu turut disaksikan Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Han Sastri, Ketua PMI Provinsi Sumbar, Aristo Munandar, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir, serta Bupati Pasaman, Benny Utama, dan Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto.
Wakil Ketua PMI Provinsi Sumbar, Aim Zein mengatakan, penandatangan Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam hal kerja sama pembuatan kajian teknis terhadap konsep pembangunan huntap, sebagai kelanjutan dari rumah huntara yang lebih layak huni bagi korban bencana alam gempa bumi dan longsor di Pasbar dan Pasaman.
"Maksud yang lebih layak itu seperti materialnya, kuda-kudanya, rangkanya dari alum baja ringan dan lantainya semen. Hari ini Insya Allah jadi satu model Huntara, dan akan kita kembangkan ke Huntap. Nah, di situlah peran PT Semen Padang membuat yang disebut vero semen. Jadi dindingnya itu panel-panel dengan kawat ayam di isi semen. Ini teknologi baru supaya lebih tahan lama," kata Aim Zein.
Sebelum dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman ini, kata Aim Zein melanjutkan, PMI Provinsi Sumbar sudah membangun 65 unit Huntara dari target sekitar 500 unit Huntara yang tersebar di dua kabupaten terdampak gempa bumi dan longsor. "Target 500 unit Huntara itu sebetulnya baru data awal, tapi jumlahnya bisa lebih," ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Peruasahaan PT Semen Padang, Oktoweri mengatakan, selain bekerjasama dengan PMI Provinsi Sumbar, PT Semen Padang turut berperan aktif dal;am penanggulangan bencana gempa dan longsor di Pasbar.
Bahkan tiga jam pasca-gempa, PT Semen Padang langsung mengirim relawan TRC Semen Padang ke lokasi bencana Pasbar. Bersamaan dengan itu, juga dikirim bantuan sembako melalui CSR perusahaan dan UPZ Baznas Semen Padang, serta tim medis dari Semen Padang Hospital, dan obat-obatan.
"Selain relawan, tim medis dan sembako, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan holding PT Padang Padang, juga mengirim bantuan semen sebanyak 1500 zak. Bantuan semen tersebut, diserahkan oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade kepada Bupati Pasbar, Hamsuardi," kata Oktoweri.(*)
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.