Padang, Radio Classy FM — PT Semen Padang bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyalurkan bantuan 1.000 unit dumbag (karung pasir) kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk mendukung penanganan darurat pascabanjir bandang. Pelepasan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Pusat PT Semen Padang, Sabtu (13/12/2025).
Bantuan dilepas Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar bersama Andre Rosiade, disaksikan Komisaris PT Semen Padang Ilham Adelino Azre, dan juga hadir Sekretaris Perusahaan Win Bernadino, serta jajaran manajemen perusahaan.
Pri Gustari Akbar mengatakan, sejak awal terjadinya bencana di Sumatera Barat, PT Semen Padang bergerak cepat menyalurkan bantuan. Menurutnya, dukungan perusahaan tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk tahap awal, kami mengirimkan 300 unit dumbag, dan selanjutnya akan disalurkan bertahap hingga total 1.000 unit,” ujar Pri usai pelepasan bantuan.
Andre Rosiade mengapresiasi respons cepat PT Semen Padang dalam membantu penanganan kebencanaan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, bantuan dumbag ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemerintah Kabupaten Solok.
Bupati Solok Jon Firman Pandu sebelumnya menyampaikan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2025 kepada PT Semen Padang untuk meminta bantuan 1.000 unit dumbag guna kebutuhan darurat di wilayah terdampak banjir bandang.
“Alhamdulillah, permohonan tersebut direspons cepat. Kami berharap bantuan ini segera dimanfaatkan BPBD Kabupaten Solok bersama masyarakat untuk memperkuat tanggul darurat dan meminimalkan risiko bencana susulan,” kata Andre.
Selain bantuan fisik, Andre menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi serta penguatan koordinasi lintas lembaga. Ia menyoroti perlunya penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar penanganan jangka menengah dan panjang berjalan optimal.
Ia juga mengungkapkan telah meminta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi yang melibatkan gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas terkait, BPBD, Bappeda, serta Dinas PUPR.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas bantuan PT Semen Padang dan dukungan Andre Rosiade. Ia menyebut dumbag tersebut dibutuhkan untuk mendukung upaya tanggap darurat di daerahnya.
“Terima kasih kepada Pak Andre Rosiade atas kepeduliannya terhadap penanganan bencana di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat pada umumnya. Terima kasih juga kepada PT Semen Padang atas bantuan yang sangat berarti ini,” ujar Jon Firman Pandu.
Banjir bandang di Kabupaten Solok terjadi sejak 23 November 2025 akibat curah hujan tinggi dengan durasi panjang. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan, antara lain runtuhnya tebing sungai, hanyutnya bangunan di bantaran sungai, terendamnya rumah warga dan lahan pertanian, serta rusaknya jembatan dan bendung irigasi di sejumlah titik. (*)
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.