Padang, Radio Classy FM - PT Semen Padang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menjalin kerja sama dalam pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai bahan bakar alternatif untuk produksi semen. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Wisma Indarung, PT Semen Padang, Senin (29/4).
PKS ditandatangani langsung oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, dengan Deputi Kepala Perwakilan BI Dandy Indarto Seno, yang disaksikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram. Acara tersebut turut dihadiri pejabat dari kedua institusi, termasuk Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis serta staf dan pimpinan lainnya.
Pri Gustari menyatakan, kolaborasi ini merupakan langkah konkret menuju industri semen yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global.
“Dengan memanfaatkan LRUK sebagai bahan bakar alternatif, kami mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, implementasi Paris Agreement, serta transisi energi sebagaimana tercantum dalam G20 Bali Declaration,” ujarnya.
Menurut Pri, kerja sama ini tidak hanya sekadar pengelolaan limbah, tetapi juga bagian dari transformasi industri menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“LRUK akan dimanfaatkan sebagai alternative fuel dalam proses produksi. Kami berkomitmen mengelolanya sesuai prinsip keberlanjutan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta meminimalkan risiko lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini membuka peluang kolaborasi jangka panjang antara dunia usaha dan lembaga negara dalam bidang inovasi energi terbarukan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta penguatan ekonomi daerah dan nasional.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, mengapresiasi kesediaan PT Semen Padang memanfaatkan LRUK sebagai energi alternatif.
“LRUK adalah limbah dari proses sortasi dan peracikan uang kertas yang tidak lagi layak edar. Selama ini hanya dimusnahkan, kini bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Hasil kajian PT Semen Padang dan BRIN menunjukkan LRUK memiliki nilai kalor sebesar 3.210 kkal/kg. Ini sejalan dengan prinsip zero waste dan konsep waste to energy,” ungkapnya.
Abdul Majid menambahkan, BI saat ini tengah mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk mengurangi penggunaan uang tunai sebagai bagian dari strategi penurunan emisi karbon. Meski begitu, jumlah uang kertas tidak layak edar masih signifikan.
“Setiap minggu, rata-rata kami menghasilkan sekitar 100 kantong LRUK dalam bentuk briket. Limbah ini kami kirim ke PT Semen Padang untuk dimusnahkan secara aman,” ujarnya.
Ia juga menyebut PT Semen Padang sebagai mitra strategis BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebagai industri besar di Sumbar, PT Semen Padang rutin terlibat dalam dialog strategis kami dengan pelaku ekonomi utama,” tutup Abdul Majid.
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.