Harau, Radio Classy FM - PT Semen Padang menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nagari berbasis potensi lokal. Hal ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi yang digelar bersama 11 Wali Nagari, Direktur BUMNag Harau Saiyo, serta pengurus BUMNag se-Kecamatan Harau, di Aula Kantor Camat Harau, Rabu (23/4).
Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mewakili manajemen PT Semen Padang, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati, mengajak para wali nagari dan direktur BUMNag untuk menjalin kolaborasi strategis demi kemajuan nagari.
“Sebagai perusahaan lokal kebanggaan Sumatera Barat yang telah berdiri sejak 1910, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bangun nagari bersama,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Harau Jeki Mardonal, Direktur BUMNag Harau Saiyo Witrawati, para pendamping desa, serta perwakilan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Semen Padang. Dari pihak perusahaan, hadir pula General Manager of Retail Sales Regional 1 SIG Inpres Rakhmat Hidayat, dan Senior Sales Manager Sumbar-Riau Nanda Kurniawan.
Dalam sambutannya, Nur Anita menegaskan bahwa PT Semen Padang siap mendukung pembangunan nagari, terutama dalam menjawab amanat Permendes Nomor 2 Tahun 2025 terkait pemanfaatan Dana Desa. Fokusnya antara lain adalah pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur berbasis bahan baku lokal, serta penguatan ketahanan ekonomi desa.
“PT Semen Padang menjamin ketersediaan produk berkualitas tinggi berstandar nasional dengan harga kompetitif. Kami percaya, pembangunan infrastruktur yang kuat berawal dari material yang terpercaya,” tambahnya.
Selain produk semen, PT Semen Padang juga menawarkan solusi material inovatif seperti Semen Padang Bata Interlock Brick (SEPABLOCK) yang dapat mendukung pengembangan usaha BUMNag.
Camat Harau, Jeki Mardonal, menyambut baik kunjungan PT Semen Padang dan berharap kerja sama ini dapat berlanjut dalam bentuk program konkret.
“Kehadiran PT Semen Padang membawa harapan baru bagi pembangunan Kecamatan Harau dan nagari-nagari di dalamnya,” katanya.
Ia juga mendorong pengurus BUMNag untuk menciptakan inovasi usaha yang selaras dengan potensi daerah, tanpa menyingkirkan pelaku usaha lokal yang telah ada.
Sementara itu, Wali Nagari Taram, Nanang, yang mewakili 11 wali nagari se-Kecamatan Harau, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Semen Padang.
“Kami bangga dapat bersilaturahmi dengan jajaran manajemen PT Semen Padang. Semoga kolaborasi ini membuka peluang bagi BUMNag untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa BUMNag perlu menjalankan usaha yang menguntungkan tanpa merugikan masyarakat sekitar.
“Kami sangat selektif dalam menentukan jenis usaha. Pertemuan ini semoga melahirkan banyak ide segar untuk kemajuan nagari,” tutupnya.
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.