Tanah Datar, Radio Classy FM - Pascabanjir bandang lahar dingin yang melanda Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada 11 Mei 2024, sekitar 60 hektare sawah warga tak lagi bisa diairi. Tercatat 120 kepala keluarga (KK) terdampak akibat rusaknya dam dan saluran irigasi, membuat lahan pertanian tak dapat ditanami selama tiga musim tanam terakhir.
Menanggapi kondisi tersebut, PT Semen Padang menyerahkan bantuan sebanyak 100 zak semen pada Kamis (4/7/2025) untuk mendukung pembangunan kembali dam dan saluran irigasi yang dikelola Kelompok Tani Aur Serumpun. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang, Wahyudi, kepada Kepala Jorong Panti, Arli Datuak Malin Pangulu.
Arli menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Semen Padang. Ia menyebut perbaikan saluran irigasi tersebut sangat krusial bagi keberlangsungan hidup petani di wilayahnya.
“Saluran irigasi ini menjadi tumpuan hidup 120 KK yang bergantung pada lahan sawah seluas 60 hektare. Kerusakan ini membuat kami kehilangan potensi panen senilai sekitar Rp750 juta. Alhamdulillah, berkat bantuan ini, kami bisa mulai membangun kembali,” kata Arli.
Ia berharap proses pembangunan irigasi dapat segera rampung sehingga petani bisa kembali menggarap lahan mereka.
“Terima kasih kepada PT Semen Padang. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan kemajuan perusahaan di masa mendatang,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Icap (69), salah seorang petani setempat. Ia merasa terbantu dengan dukungan tersebut.
“Sawah adalah sumber kehidupan kami. Dengan adanya bantuan ini, semoga kami bisa segera kembali bertani. Terima kasih PT Semen Padang,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, menyebutkan bantuan tersebut merupakan bagian dari program TJSL yang fokus pada pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Sebagai bagian dari SIG, PT Semen Padang memandang ini bukan sekadar bantuan material, tetapi bentuk nyata kehadiran dan kepedulian perusahaan dalam masa-masa sulit. Kami berharap sistem irigasi ini bisa kembali berfungsi maksimal dan para petani dapat kembali menggerakkan roda ekonomi lokal,” ujar Iskandar.
Ia menambahkan, program ini juga mendukung visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mendorong kemandirian pangan, energi, dan infrastruktur.
Selain itu, dukungan tersebut selaras dengan program Sumbar Sejahtera dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menargetkan daerah ini sebagai salah satu sentra pangan dan komoditas strategis nasional.
“Semoga kolaborasi ini memberikan dampak berkelanjutan dan mendorong kemajuan sektor pertanian di Sumatera Barat,” tutupnya.
Keep reading
More from Hot Release
Hot Release
OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Hot Release
Perluas Akses Pendidikan, Program BANGSA Semen Padang Kini Jangkau 11 Jurusan di PNP
PT Semen Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA). Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) tersebut kini menjangkau 11 jurusan dengan 25 mahasiswa penerima beasiswa pada angkatan ketiga.
Hot Release
Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS
PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.